Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong kebijakan transportasi yang disusun lewat kerja sama lintas sektor. Tujuannya menjaga keterjangkauan layanan, memperkuat industri penerbangan, mempertahankan konektivitas, dan membantu pengendalian inflasi nasional. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Jumat (20/11/2026), seperti dikutip dari Antara dan Republika.
Kepala BKT Kemenhub Hermanta memaparkan bahwa kelompok transportasi memiliki bobot 11,94 persen dalam keranjang Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional. Angka itu mengacu pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2022. Dari bobot tersebut, jasa angkutan penumpang menyumbang 1,95 persen dan jasa pengiriman barang 0,11 persen, sehingga bidang yang terkait langsung dengan Kemenhub totalnya sekitar 2,06 persen.
Untuk angkutan udara, bobotnya dalam keranjang IHK sebesar 0,72 persen. BKT juga melakukan analisis korelasi Pearson untuk periode Januari 2024 hingga September 2026. Hasilnya, koefisien korelasi antara inflasi bulanan angkutan udara dan inflasi nasional hanya 0,009. Angka itu menunjukkan hubungan linear yang sangat lemah dan tidak signifikan secara statistik.
Hermanta menekankan bahwa angka-angka tersebut merupakan bobot pengeluaran dalam penghitungan IHK. Menurutnya, bobot itu bukan ukuran kontribusi sektor terhadap inflasi pada bulan atau tahun tertentu. Ia juga menilai pergerakan inflasi kelompok transportasi tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Kemenhub, sebab komponen seperti bahan bakar, pembelian kendaraan, suku cadang, dan biaya administrasi berada di bawah beberapa instansi.
“Pemahaman ini diperlukan agar penentuan langkah dan pembagian peran kebijakan sesuai dengan sumber tekanan harga,” kata Hermanta, seperti dikutip dari Antara.
Di sektor penerbangan, Hermanta menyatakan kebijakan perlu menjaga harga tiket tetap terjangkau sekaligus menjaga kesehatan industri. “Kesehatan industri penerbangan pada akhirnya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya, seperti dikutip dari Antara. Ketersediaan pesawat dan biaya operasional, katanya, memengaruhi kemampuan maskapai mempertahankan kapasitas dan rute.
Sasaran kebijakan, menurut Hermanta, mencakup tarif terjangkau, biaya operasi yang lebih rendah, konektivitas antardaerah, kualitas layanan, dan keberlanjutan usaha.
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Odo Manuhutu turut menyampaikan pandangan. Ia menekankan efisiensi pemanfaatan ruang udara, penguatan tata kelola, integrasi layanan dan data, serta penambahan ketersediaan pesawat. Keberhasilan angkutan udara, katanya, perlu diukur dari konektivitas yang terjangkau, kualitas layanan, dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi.
Foto ilustrasi: Logo kementerian perhubungan 1984 oleh Syamsu Alhadi, lisensi CC0, via Wikimedia Commons.





