Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menyatakan keberatan atas kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen. Kalangan pengusaha menilai kenaikan itu menekan kinerja keuangan perusahaan, sehingga mereka berharap angka upah paling tinggi berada di kisaran Rp6,047 juta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941 lewat Keputusan Gubernur Nomor 1270b Tahun 2026 pada Jumat (20/11/2026). Angka tersebut naik Rp407.065 dari UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876. Seperti dikutip dari Okezone, penetapan itu memakai nilai alfa 0,775, sedangkan pengusaha mengusulkan alfa 0,5.
Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman menjelaskan, alfa dapat dipilih dalam rentang 0,2 sampai 1. Menurut dia, alfa 0,5 setara kenaikan 6,4 persen atau sekitar Rp6,047 juta. “Pilihan 0,5 itu kenaikannya 6,4 persen atau sekitar Rp6,047 juta,” ujarnya sebagaimana dikutip Okezone dari iNews Media Group. Ia menyebut angka itu sudah bersifat psikologis bagi pengusaha.
Nurjaman menyebut kenaikan upah, meski selisihnya tampak kecil, berdampak besar bagi dunia usaha. “Dampaknya luar biasa,” katanya. Menurut Okezone, kenaikan di batas bawah saja disebut mendorong biaya tenaga kerja naik 25 hingga 30 persen, dan pengusaha sebenarnya bisa memilih alfa 0,2 sampai 0,4.
Apindo juga menyoroti efek lanjutan dari kenaikan upah. Komponen lain seperti uang lembur dan iuran BPJS ikut terkerek. Biaya produksi yang naik berisiko mengerek harga pokok penjualan dan menekan daya beli masyarakat. Bila barang menumpuk di pasar, perusahaan bisa terpaksa melakukan efisiensi pada biaya tetap dan sumber daya manusia.
Meski keberatan, pengusaha menyatakan menerima keputusan tersebut. Seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Nurjaman mengatakan, “Hal ini tentu dari pandangan dunia usaha sangat berat tentunya,” dan “suka tidak suka kami harus legowo menerima aturan tersebut.”
Apindo meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, mempermudah proses pengecualian bagi perusahaan yang tidak sanggup membayar UMP baru. Langkah itu dinilai penting agar usaha tetap berjalan dan pemutusan hubungan kerja dapat dicegah. “Tujuan kami untuk meminta kepada pemerintah memberikan kemudahan dalam pengecualian itu,” ujar Nurjaman, seperti dikutip CNBC Indonesia. Perusahaan yang mampu diminta tetap menjalankan UMP baru sambil meningkatkan produktivitas.
Foto ilustrasi: Pramono Anung Gubernur DKI oleh Government of Jakarta, lisensi Public domain, via Wikimedia Commons.





