NasionalRiau

Satgas PKH Tertibkan PT GSL di Kuansing dan Cabut Izin PBPH PT RAPP di Riau

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menindak dua perusahaan yang diduga melanggar pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau. Penindakan itu berupa penertiban PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi dan pencabutan izin pemanfaatan hutan milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Langkah tersebut disampaikan pada Jumat (20/11/2026).

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyebut penertiban ini sebagai “bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan”, seperti dikutip dari Okezone.

Untuk PT GSL, Satgas menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan itu membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit dari kegiatan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Menurut JPNN dan Okezone, pabrik tersebut juga diduga mendorong perambahan hutan di sekitarnya untuk perkebunan sawit.

Satgas merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas puluhan hektare, menolak permohonan itu, dan menguasai kembali areal tersebut. Okezone dan JPNN menyebut luasnya sekitar 32 hektare, sedangkan CNBC Indonesia menulis 42 hektare. CNBC Indonesia juga melaporkan Satgas mengambil alih pabrik dan kebun sawit milik perusahaan itu.

Terhadap PT RAPP, pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Menurut CNBC Indonesia, pencabutan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Izin tersebut mencakup area kerja sekitar 338.536 hektare di Riau.

Okezone dan CNBC Indonesia merinci dasar pencabutan. Pelanggaran itu meliputi kebakaran lahan gambut yang berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, dan bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare. Ada pula kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare serta persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak pada habitat gajah Sumatra.

Dengan pencabutan izin itu, seluruh kegiatan perusahaan di area tersebut dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Menurut CNBC Indonesia, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Foto ilustrasi: Tesso Nilo 2009 oleh A. C. Shapiro from Capitol City, USA, lisensi CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

Dwiki Bernadio

Bidang: Politik, Hukum dan Keamanan. Penulis Ruang Anti Hoax yang berfokus pada isu politik, hukum, keamanan, serta dinamika kebijakan pemerintah dan perkembangan nasional.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Lapor Hoaks

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker