Foto ilustrasi: suasana pasar di Wamena, Papua Pegunungan. Foto: Hardscarf / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengajak pemerintah daerah di empat provinsi di Tanah Papua, yakni Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, memperkuat koordinasi pengendalian inflasi. Langkah ini untuk menjaga pasokan dan harga pangan tetap stabil menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Ajakan itu disampaikan Kepala Perwakilan BI Papua Warsono dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) empat provinsi di Jayapura, Senin (16/11/2026).
Inflasi Naik di Semua Provinsi
Pada Oktober 2026, seluruh provinsi di wilayah kerja BI Papua mencatat inflasi bulanan. Papua Selatan tertinggi dengan 1,12 persen, disusul Papua Tengah 0,98 persen, Papua Pegunungan 0,77 persen, dan Papua 0,67 persen. Kenaikan terutama didorong harga pangan bergejolak, khususnya cabai rawit dan sayuran.
Warsono mengingatkan sejumlah risiko inflasi pada akhir tahun, antara lain meningkatnya permintaan masyarakat, dampak El Nino, serta naiknya biaya transportasi akibat kenaikan harga avtur.
Untuk meredam risiko tersebut, BI dan TPID menerapkan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga melalui Gerakan Pangan Murah, ketersediaan pasokan melalui kerja sama antardaerah, kelancaran distribusi lewat fasilitasi distribusi pangan, serta komunikasi efektif kepada masyarakat.
Pemerintah daerah juga sepakat menggelar pasar murah dan sidak pasar menjelang Nataru, memperbarui neraca pangan secara berkala, dan meningkatkan produksi pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Sumber: ANTARA Papua.





