Habiburokhman Bantah Tudingan ICW soal Naskah UU Perampasan Aset Tak Disebarluaskan
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, yang juga Ketua Panja RUU Perampasan Aset, menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Ia membantah bahwa pembahasan undang-undang itu tertutup dan menyatakan tidak mempersoalkan pengaduan tersebut. Tanggapan itu disampaikan pada Jumat (20/11/2026).
Menurut CNN Indonesia, ICW melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD. Laporan disampaikan perwakilan ICW, Ibrahim, di depan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Ibrahim menjabat Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW. Pengaduan itu diajukan sehari setelah RUU Perampasan Aset disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).
ICW menduga ada pelanggaran etik karena naskah RUU tidak disebarluaskan selama pembahasan. Lembaga itu juga menyoroti dugaan pelanggaran pada proses formil pembentukan undang-undang. Menurut Detik, ICW juga mengeluhkan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam pembahasan.
Habiburokhman menyatakan tidak keberatan atas langkah ICW. “Nggak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat,” ujarnya, seperti dikutip dari Detik. Kepada CNN Indonesia, ia mengatakan, “Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini.”
Ia menepis anggapan bahwa naskah tidak pernah dipublikasikan. Menurutnya, Sekretariat Jenderal DPR sejak awal telah mengunggah naskah itu di situs resmi. Ia juga menyebut seluruh rapat pembahasan digelar terbuka, mulai dari audiensi, rapat kerja, rapat tim sinkronisasi, hingga rapat pleno pengesahan tingkat I. Menurut Detik, rapat-rapat itu disiarkan langsung dan diliput media.
Soal ICW yang tidak diundang, Habiburokhman menjelaskan bahwa sekitar 90 pihak mengajukan diri sebagai narasumber dan 87 di antaranya dapat diakomodasi. Pihak lain diminta menyampaikan masukan tertulis karena keterbatasan waktu. Ia menegaskan ICW tidak pernah mengajukan diri. “ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber,” katanya, seperti dikutip dari Detik.
Menurut CNN Indonesia, ia menilai ICW tidak mengajukan audiensi atau rapat dengar pendapat umum dan tidak mengirim masukan tertulis. “Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang,” ujarnya.
Rapat paripurna pengesahan UU Perampasan Aset digelar di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen Senayan, dan dipimpin Puan Maharani. Hingga berita ini ditulis, sumber yang dirujuk belum memuat keputusan MKD atas laporan tersebut.
Foto ilustrasi: Habiburokhman 2024 oleh Arsyadityo, lisensi CC0, via Wikimedia Commons.




