RUANGANTIHOAX, Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan mendata perusahaan pertambangan di seluruh Indonesia untuk menentukan prioritas pengawasan dan penertiban praktik tambang ilegal.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan, pendataan tersebut akan melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
“Dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas,” ujar Suyudi, Selasa (17/11).
Ia menegaskan, penertiban akan menyasar aktivitas pertambangan yang tidak memiliki dasar hukum dan merugikan negara. Namun, perusahaan yang beroperasi secara sah tetap akan dikawal.
“Yang jelas, praktik-praktik ilegal yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal,” katanya.
Langkah Polri ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11). Presiden meminta minimal 70 persen hasil dari setiap izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara.
Presiden juga membuka opsi penguasaan saham perusahaan tambang bila diperlukan, sembari tetap memberi ruang bagi investor untuk menanamkan modal.
Persoalan tambang ilegal bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, Bareskrim mengungkap sejumlah kasus, mulai dari tambang batu bara ilegal di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, hingga tambang pasir ilegal di kawasan Gunung Merapi.
Hingga berita ini diturunkan, Polri belum menyampaikan jadwal maupun hasil pendataan tersebut.
Disadur dari RRI dan berbagai sumber.





