Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mematuhi dan menjalankan Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan DPR. Lembaga antikorupsi itu menilai aturan tersebut sejalan dengan upaya memberantas korupsi dan memulihkan kerugian keuangan negara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan sikap itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026), seperti dikutip dari CNN Indonesia. “KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Budi, penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberi efek jera, tetapi juga memulihkan kerugian keuangan negara. Karena itu, ketentuan dalam UU Perampasan Aset dinilai sejalan dengan tugas KPK.
Meski demikian, KPK tidak akan serta-merta menerapkan seluruh ketentuan. Lembaga itu lebih dulu mengkaji pasal demi pasal untuk melihat keterkaitannya dengan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi. Kajian tersebut juga mencakup Pasal 53 dan Pasal 61 yang mengatur pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.
Budi juga menanggapi sorotan publik soal kekayaan penyelenggara negara yang dinilai tidak wajar, tetapi tidak diatur dalam UU tersebut. Ia menyebut hal itu sudah dibahas oleh DPR bersama pemerintah. KPK berharap pembuat undang-undang tetap membuka ruang masukan masyarakat untuk mengevaluasi aturan setelah diterapkan, guna menilai apakah hasilnya sesuai dengan tujuan pembentukannya.
Dalam keterangan yang dilaporkan RRI pada Jumat (20/11/2026), Budi menegaskan perampasan aset penting untuk efek jera dan optimalisasi pemulihan keuangan negara. Ia berharap penindakan KPK disertai perbaikan sistem agar celah yang bisa melahirkan pelaku-pelaku baru dapat ditutup, serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat.
Budi menambahkan, penguatan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya lewat perampasan aset. Ia menyoroti empat delik dalam Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) yang belum dikriminalisasi di Indonesia, yakni pengayaan kekayaan secara tidak sah (illicit enrichment), perdagangan pengaruh (trading in influence), suap di sektor swasta, dan suap kepada pejabat asing (foreign bribery). Menurut dia, keempatnya “menjadi diskursus yang menarik” untuk penguatan ke depan, seperti dikutip dari RRI.
Foto ilustrasi: Komisi Pemberantasan Korupsi – panoramio oleh musnahterinjak, lisensi CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.





