Hukum

DPR Sahkan UU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna, Pidana Mati Koruptor Dipertahankan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pengesahan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Seperti dilaporkan Radar Kudus, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan isi undang-undang tersebut dalam rapat yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube TVR Parlemen. Menurut dia, “Arsitektur hukum perampasan aset ini intinya adalah keadilan dan pemulihan.”

Radar Kudus menyebut undang-undang ini bertumpu pada sejumlah pilar utama. Pilar pertama menyangkut asas dan ruang lingkup: perampasan aset wajib menghormati hak asasi manusia (HAM) dan prinsip proporsionalitas. Cakupan tindak pidananya diperluas, termasuk kejahatan di bidang keuangan dan kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Pilar berikutnya mengatur prosedur. Perampasan aset diatur agar dilakukan secara terukur dan tepat. Salah satu mekanismenya memungkinkan aset dirampas tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku.

Dari sisi sanksi, Habiburokhman menyatakan undang-undang tetap mempertahankan sanksi pidana berat bagi pelaku korupsi. Ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, menurut Radar Kudus, juga tetap dimuat.

Di sisi lain, pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai pengesahan ini sebagai langkah penting untuk mengejar dan memulihkan hasil kejahatan. Dalam tulisan opini yang dimuat Antara, ia menyebut prinsip dasarnya adalah bahwa “kejahatan tidak boleh menjadi kegiatan yang menguntungkan”.

Menurut Trubus, sebagaimana dikutip dari Antara, undang-undang ini memperkuat kemampuan negara untuk menelusuri, mengamankan, dan merampas keuntungan dari kejahatan melalui mekanisme yang sah. Fokus penegakan hukum bergeser dari sekadar menghukum pelaku menuju pemulihan aset (asset recovery). Cakupannya meliputi kejahatan ekonomi seperti korupsi, penipuan, dan penggelapan.

Trubus juga mengapresiasi Komisi III DPR, pemerintah, dan seluruh fraksi yang terlibat dalam pembahasan. Ia menyebut undang-undang itu disahkan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan. Ia mengingatkan bahwa selama aset hasil kejahatan masih tersembunyi atau dinikmati pihak lain, “tujuan pemulihan keadilan belum sepenuhnya tercapai”.

Foto ilustrasi: Habiburokhman medcom.id oleh medcom id Media Group, lisensi CC BY 3.0, via Wikimedia Commons.

Putri Rizki

Kontributor lapangan Ruang Anti Hoax.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Lapor Hoaks

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker