ICJ Nyatakan Myanmar Bersalah Lakukan Genosida terhadap Etnis Rohingya
Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap kelompok Muslim Rohingya. Putusan itu dibacakan pada Kamis (19/11/2026) dan berkaitan dengan operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada 2017, seperti dikutip dari Antara.
Keputusan utama diambil dengan perbandingan suara 9 banding 6. Putusan ini menjadi yang pertama kali ICJ menetapkan sebuah negara bertanggung jawab atas kejahatan genosida. Presiden ICJ Yuji Iwasawa, yang membacakan putusan, menyebut Myanmar “melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di negara bagian Rakhine”, sebagaimana dikutip Antara.
Menurut Antara, majelis menyimpulkan pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara masif, dan melakukan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak. Pasukan itu juga menyerang warga yang berusaha melarikan diri ke Bangladesh. ICJ menilai skala dan metode kekerasan tersebut melampaui kebutuhan militer, sehingga menunjukkan niat menghancurkan sebagian besar kelompok Rohingya.
Dalam putusan terpisah, juga dengan suara 9 banding 6, ICJ menyatakan Myanmar gagal mencegah genosida dan gagal menghukum para pelakunya.
Kasus ini diajukan Gambia, negara di Afrika Barat, pada 2019, seperti diberitakan Okezone. Gambia meminta ICJ menyatakan Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948, memerintahkan penghentian tindakan ilegal terhadap Rohingya, dan memastikan pihak yang bertanggung jawab dihukum. Okezone juga mencatat tindakan keras militer pada 2017 membuat lebih dari 730.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Dalam persidangan, Myanmar berdalih operasinya merupakan respons atas serangan kelompok bersenjata ARSA terhadap pos-pos polisi.
ICJ turut memerintahkan Myanmar menyelidiki terduga pelaku genosida dan memfasilitasi pemulangan warga Rohingya secara “aman, sukarela, dan bermartabat”. Negara itu juga diminta memulihkan atau mengganti kerusakan properti, memberikan rehabilitasi fisik dan psikologis, serta restitusi bagi korban.
Myanmar diberi waktu dua tahun untuk melaporkan langkah restitusi. Besaran kompensasi akan ditentukan dalam putusan berikutnya, menurut Antara.
Foto ilustrasi: La haye palais paix jardin face oleh Velvet, lisensi CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.





