DKI JakartaHukum

DPR Sahkan UU Perampasan Aset setelah Hampir 18 Tahun Dibahas

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Sebelum palu diketuk, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman terlebih dahulu membacakan laporan hasil pembahasan. Puan kemudian meminta pandangan seluruh fraksi. Menurut VIVA, semua fraksi menyetujui pengesahan tersebut. Aturan ini disahkan lebih cepat dari target awal pada 15 Desember 2026, dan disebut telah bergulir di DPR sekitar 18 tahun.

Pembahasan tingkat I rampung pada Rabu (18/11). Dalam rapat kerja bersama pemerintah, Komisi III sepakat membawa RUU ini ke paripurna. Seperti dilaporkan Radar Kudus, panitia kerja menelaah 397 daftar inventarisasi masalah (DIM): 160 tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru. Komisi III juga menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat.

Habiburokhman menyebut UU ini membawa perubahan paradigma penegakan hukum. Seperti dikutip dari Antara, penegakan hukum “tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku”, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan masyarakat.

Antara melaporkan, undang-undang ini memuat mekanisme perampasan aset dengan atau tanpa putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Perampasan tanpa putusan pidana dapat dilakukan bila tersangka meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya, dengan nilai aset minimal Rp1 miliar. Cakupan tindak pidananya meliputi korupsi, narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi. Penjelasan undang-undang menambahkan judi daring, investasi bodong, penyelenggaraan haji dan umrah, serta kripto.

Antara juga mencatat sejumlah batas waktu proses. Penghentian transaksi paling lama lima hari dan dapat diperpanjang hingga maksimal 15 hari. Pemblokiran berlaku hingga tujuh hari dan dapat diperpanjang sekali tujuh hari. Persidangan dibatasi 60 hari, dengan kasasi sebagai satu-satunya upaya hukum. Pihak ketiga yang beritikad baik dapat mengajukan keberatan dan meminta ganti rugi.

Di sisi lain, VIVA menyoroti Pasal 72 yang membatasi penerapan UU ini hanya pada tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan. Akibatnya, aset dari kasus korupsi lama tidak dapat dikejar memakai aturan ini. Undang-undang baru berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah lembaga pengelola aset serta badan pengawas dibentuk, sesuai Pasal 74. Aturan pelaksanaannya harus ditetapkan paling lama 12 bulan sejak diundangkan.

Foto ilustrasi: Para Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Utusan Khusus dari negara-negara sahabat yang hadir menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sidang Paripurna MPR, di Gedung Nusantara Komplek MPR-DPR-DPD RI, Jakarta.jpg oleh People’s Consultative Assembly of the Republic of Indonesia, lisensi Public domain, via Wikimedia Commons.

Hendra Kurniawan

Kontributor lapangan Ruang Anti Hoax.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Lapor Hoaks

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker