Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pemberantasan judi online tidak cukup dengan memutus akses situs. Penegakan hukum juga harus menyasar bandar judi online, jaringan kejahatan, dan aliran dana yang menopangnya.
Hal itu disampaikan Meutya dalam Dialog Kebangsaan tentang strategi penegakan hukum dan penanganan tindak pidana siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026). Ia menilai pemberantasan judi online membutuhkan sinergi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dengan Polri: Kemkomdigi di sisi pencegahan dan pengawasan ruang digital, Polri di sisi penindakan.
Perputaran dana turun
Perputaran dana judi online pada semester I 2026 tercatat turun 12,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski begitu, Meutya mengingatkan bahwa bandar judi online yang tetap besar dan berdaya akan terus tumbuh walaupun situsnya sudah diblokir.
Salah satu langkah penindakan terlihat dari pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang dari aktivitas judi online oleh Bareskrim Polri pada 16 November 2026. Dalam kasus itu, penyidik memblokir 322 rekening bank dan menyita aset senilai sekitar Rp28 miliar.
Jaringan lintas negara
Tantangan pemberantasan makin kompleks karena jaringan pelaku beroperasi lintas negara. Infrastruktur yang dipakai pelaku teridentifikasi berada di sejumlah negara, antara lain Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia. Pelaku juga memakai berbagai kanal pembayaran untuk menyamarkan transaksi, termasuk QRIS dan rekening milik pelaku UMKM.
Sumber: InfoPublik.





