
Sebuah unggahan di Facebook mengeklaim Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang seluruh stasiun televisi di Indonesia menyiarkan isu politik, terutama yang menyangkut presiden. Klaim tentang KPI dan isu politik ini tidak benar. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakannya sebagai hoaks pada Rabu (18/11/2026).
Klaim yang beredar
Unggahan tersebut menyebut ada larangan menyeluruh bagi televisi untuk memberitakan persoalan politik dan segala hal yang berkaitan dengan kepala negara. Narasi seperti ini mudah memancing kekhawatiran publik tentang kebebasan pers, sehingga cepat dibagikan ulang tanpa diperiksa lebih dulu.
Faktanya
Hasil penelusuran Jabar Saber Hoaks yang dirujuk Komdigi menunjukkan tidak ada informasi, pengumuman, maupun kebijakan resmi KPI yang melarang stasiun televisi menyiarkan isu politik atau hal yang berkaitan dengan presiden.
KPI justru meminta lembaga penyiaran menjaga netralitas, menyajikan informasi secara adil dan berimbang, serta berperan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Pengawasan siaran mengacu pada Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2023, yang sama sekali tidak memuat aturan pelarangan pemberitaan politik.
Cara memeriksa informasi serupa
Kebijakan sebesar larangan siaran politik pasti diumumkan secara terbuka melalui situs dan akun resmi KPI, serta diberitakan luas oleh media arus utama. Jika sebuah klaim hanya beredar lewat unggahan media sosial tanpa tautan ke dokumen atau pernyataan resmi, sebaiknya jangan langsung dipercaya, apalagi disebarkan. Bandingkan dulu dengan rilis resmi lembaga yang disebut dalam unggahan.
Kesimpulan
Klaim bahwa KPI melarang TV menyiarkan isu politik dan presiden adalah hoaks. Tidak ada kebijakan resmi KPI yang berisi larangan tersebut.
Menemukan informasi lain yang meragukan? Kirimkan melalui halaman Lapor Hoaks dan simak hasil pemeriksaan lainnya di rubrik Cek Fakta.
Sumber: Komdigi, Jabar Saber Hoaks.





