Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Naik ke Penyidikan, Polisi Sita Barang Bukti
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) meningkatkan status kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede, dari penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan status itu diputuskan dalam gelar perkara khusus pada Kamis (19/11/2026) sore, menurut laporan VIVA dan Detik.
Korban dalam perkara ini berinisial RWM (21), seorang mahasiswi. Kasus dilaporkan pada 12 November 2026. Peristiwa yang dilaporkan terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang. Terlapor adalah pejabat publik. Sejauh ini sumber tidak menyebut Yosef Lede telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menjelaskan, penyidik memeriksa 13 saksi, termasuk lima saksi tambahan. Mereka antara lain dua orang yang disebut mengantar korban bertemu bupati untuk keperluan mencari pekerjaan, serta dua anggota Satpol PP yang bertugas di rumah jabatan tersebut, seperti dilaporkan VIVA.
Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni perangkat elektronik, bra, dan celana dalam. Seperti dikutip dari Detik, Henry menyatakan semua barang itu milik korban. “Ya semua milik korban, sudah kami amankan,” ujarnya.
Selain barang bukti, penyidik memiliki hasil visum et repertum, pemeriksaan psikologis, dan keterangan ahli di bidang psikologi, kedokteran, dan hukum pidana. Menurut VIVA, polisi menyebut penanganan ditingkatkan untuk dugaan kekerasan seksual dengan korban RWM dan terlapor seorang pejabat publik.
VIVA melaporkan, perkara ini dikaitkan dengan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Menurut Detik, Yosef Lede dijadwalkan diperiksa pada pekan ini, tetapi jadwal rincinya belum diumumkan. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi, hasil pemeriksaan, dan alat bukti.
Perkara ini masih dalam proses hukum dan dugaan tersebut belum terbukti. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi terlapor.
Foto ilustrasi: Lambang Polda NTT oleh tidak diketahui, lisensi Public domain, via Wikimedia Commons.





