Nasional

Menhan Sjafrie: Tak Ada Rencana Pergantian Panglima TNI Agus Subiyanto

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan tidak ada rencana mengganti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), untuk menjawab spekulasi yang beredar belakangan ini.

Saat ditanya wartawan di Gedung Nusantara II, Sjafrie menjawab singkat. “Tidak ada rencana pergantian Panglima,” ujarnya, seperti dikutip dari JPNN dan Liputan6. Ia menambahkan bahwa seluruh pejabat TNI tetap menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing. “Tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing,” katanya, sebagaimana dilaporkan VIVA.

Isu pergantian panglima mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto merombak pimpinan TNI. Menurut Liputan6, Prabowo melantik Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI dan Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 15 Oktober 2026. Sebelumnya, Maruli menjabat KSAD, sedangkan Tandyo menjabat Wakil Panglima. Sebagian pengamat menilai salah satu dari keduanya berpeluang menjadi pengganti Agus Subiyanto.

Hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai panglima baru. Liputan6 mencatat, pada 10 November lalu Ketua DPR Puan Maharani menyatakan DPR belum menerima surat presiden (surpres) tentang pergantian Panglima TNI. Menurut VIVA, ketika ditanya apakah presiden akan mengirim surat ke DPR terkait perubahan pimpinan TNI, Sjafrie tidak menjawab.

Sjafrie berada di Senayan setelah bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Menurut JPNN, pertemuan dengan Dasco membahas penyempurnaan Undang-Undang Pertahanan yang dinilainya sudah ketinggalan zaman. Dasco disebut menyambut baik rencana revisi itu. Sjafrie juga mengaku tidak membahas pengisian jabatan wakil presiden dalam pertemuan tersebut.

Soal revisi undang-undang, Liputan6 melaporkan Sjafrie menyebut strategi pertahanan Indonesia saat ini bersifat defensif dan ia ingin prinsip itu dicantumkan dalam Undang-Undang Pertahanan Negara (UU Nomor 3 Tahun 2002). Kelompok kerja antara Kementerian Pertahanan dan DPR diharapkan merampungkan draf revisi pada akhir 2026, sedangkan pembahasan revisinya direncanakan pada 2027.

Foto ilustrasi: Sjafrie Sjamsoeddin 2025 Portrait oleh Indonesian Ministry of Defence (Kemhan), lisensi Public domain, via Wikimedia Commons.

Ketut Agung

Kontributor lapangan Ruang Anti Hoax.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Lapor Hoaks

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker