KPK Periksa Sestama BNPB soal Penunjukan Langsung Vendor Dana Siap Pakai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berinisial R sebagai saksi pada Kamis (19/11/2026). Pemeriksaan itu mendalami mekanisme penunjukan langsung vendor dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana siap pakai (DSP) kebencanaan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, seperti dikutip dari Antara, menyampaikan bahwa penyidik ingin mengetahui siapa yang menunjuk vendor dan siapa yang mengatur pembagian pekerjaan. Menurut iNews, Budi menyebut pihaknya ingin tahu “siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting pembagian” dalam penunjukan langsung tersebut.
R diperiksa karena menjabat kuasa pengguna anggaran (KPA) di BNPB. Dengan posisi itu, KPK menilai R mengetahui proses pengadaan yang memakai DSP. Budi juga menyebut pengadaan semacam ini dapat dilakukan tanpa lelang bila memenuhi persyaratan tertentu.
Budi menjelaskan, pelaksanaan pengadaan tersebut tidak lagi menggunakan semacam kelompok kerja (pokja). Dengan skema itu, pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat langsung menunjuk penyedia. KPK menduga mekanisme tersebut membuka celah konflik kepentingan dan suap.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengusutan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di BNPB pada 13 Oktober 2026. Menurut VIVA, sebanyak 15 orang diamankan dalam operasi itu. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima tersangka.
Para tersangka tersebut, menurut VIVA, antara lain BS, kakak dari Letnan Jenderal S yang saat itu menjabat Kepala BNPB, serta GPS, seorang PPK sekaligus kepala subdirektorat di BNPB. Tersangka lain adalah RE, tenaga ahli BNPB, GP, direktur PT Trans Lintas Selaras, dan SNG dari pihak swasta. KPK menyita barang bukti senilai sekitar Rp5,47 miliar.
Antara melaporkan, KPK juga telah memberi tahu Polisi Militer TNI soal dugaan peran Letjen S dan berkirim surat kepada Panglima TNI terkait dua prajurit aktif. Pada 12 November, KPK memeriksa Letjen S dan seorang pejabat aktif wakil kepala BNPB sebagai saksi.
Foto ilustrasi: Komisi Pemberantasan Korupsi – panoramio oleh musnahterinjak, lisensi CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.





