Polri Tunda Ekspose Kasus Dugaan Makar Listyo Sigit dan Kejagung hingga Pekan Depan
Bareskrim Polri menunda ekspose perkara dugaan makar yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lain. Gelar perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) itu semula dijadwalkan pada Jumat, 20 November 2026. Waktunya kini diundur ke pekan depan.
Penundaan disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro. “Ekspose dengan JPU ditunda minggu depan,” kata Susatyo, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Detik, dan Okezone. JPU adalah singkatan dari jaksa penuntut umum.
Susatyo belum menyebut alasan penundaan. Tanggal pasti ekspose pekan depan juga belum diumumkan.
Perkara ini bermula dari laporan polisi yang terbit pada 11 November 2026. Menurut Detik, dalam sepekan penyidik telah memeriksa 59 saksi. Susatyo mengatakan, “Semua saksi sudah kami periksa, baik pada tersangka kasus penyadapan ilegal juga saksi-saksi lainnya.” Penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi untuk mengumpulkan dokumen dan barang bukti.
Bareskrim sudah menggelar perkara secara internal pada Kamis, 19 November 2026. Menurut Okezone, penyidik mendalami tiga fokus, yaitu perbuatan persiapan, pemufakatan, dan permulaan perbuatan dugaan makar.
Polisi menetapkan empat tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Dugaan perbuatan mereka meliputi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. CNN Indonesia melaporkan para tersangka dijerat Pasal 258 dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP, dan/atau Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Listyo, Eko, dan Ahrie ditahan di Rutan Mako Brimob. Slamet menjalani tahanan rumah karena alasan kesehatan, menurut Okezone. Ahrie dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dalam sidang etik pada 10 November 2026. Eko dipecat dalam sidang etik pada 17 November 2026.
CNN Indonesia juga melaporkan temuan awal polisi bahwa korban penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo. Menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat disebut turut menjadi sasaran.
Foto ilustrasi: Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam Konferensi Pers Perkembangan Kasus Brigadir J oleh Republic of Indonesia National Police Headquarters, lisensi Public domain, via Wikimedia Commons.





