
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berjanji tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Janji itu ia sampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), untuk melindungi habitat utama badak jawa.
“Saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” kata Raja Juli, seperti dikutip dari Okezone dan Liputan6. Ia menegaskan kewenangan izin tersebut berada di Kementerian Kehutanan. Menurut dia, tambang yang membutuhkan PPKH tetap harus melalui kementeriannya, sekalipun ada Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di dekat kawasan itu.
Raja Juli juga menyarankan agar tidak ada kegiatan tambang di sekitar taman nasional. “Saran saya sih lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon,” ujarnya, seperti dikutip dari Okezone. Menurut Liputan6, ia menambahkan bahwa idealnya tidak ada WUP atau kegiatan apa pun di perairan tersebut.
Pernyataan ini muncul setelah terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026. Menurut Liputan6, keputusan itu memasukkan perairan di sekitar TNUK, Kabupaten Pandeglang, ke dalam peta WUP, sedangkan daratan taman nasional berada di luar zona pertambangan. Keputusan tersebut mengatur tiga kategori wilayah, yakni WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat, dan Wilayah Pencadangan Negara.
Juru bicara Kementerian ESDM, seperti dikutip dari CNN Indonesia, menjelaskan bahwa TNUK tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan belum ada izin tambang yang terbit. Penetapan WUP, menurut penjelasan itu, tidak sama dengan izin menambang. Liputan6 mencatat WUP hanya menjadi dasar bagi izin usaha, sehingga masih diperlukan perizinan lanjutan.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, menurut CNN Indonesia, pada Kamis (19/11) meminta perairan sekitar TNUK dikeluarkan dari WUP dan telah menyurati Menteri ESDM. Ia menyebut badak jawa berstatus kritis dengan populasi liar kurang dari 50 individu. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Banten menyatakan Perda Banten Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan wilayah darat dan laut TNUK sebagai kawasan konservasi.
Isu tambang ini mencuat di tengah wacana pemindahan sebagian badak jawa dari Ujung Kulon. Menurut CNN Indonesia, Raja Juli menyatakan gagasan itu bukan hal baru dan keputusan akan menunggu rekomendasi ilmuwan. Ia menegaskan Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama badak jawa. Luas TNUK sendiri sekitar 105.694 hektare, terdiri atas sekitar 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan, menurut Liputan6.
Foto ilustrasi: Kelomang, Cibunar, Taman Nasional Ujung Kulon, 11082014 oleh FaisalZuhri, lisensi CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.





