Komdigi Minta Google Jelaskan Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Terkait Indonesia
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan meminta klarifikasi resmi kepada Google terkait penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi yang berhubungan dengan Indonesia. Sikap itu disampaikan pada Kamis (19/11/2026).
Menurut Komdigi, penutupan kanal dalam jumlah besar perlu disertai penjelasan yang terbuka dan transparan. Seperti dikutip dari Antara, kementerian menyatakan, “Komdigi akan meminta klarifikasi resmi kepada Google”.
Penutupan itu tercantum dalam Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang diterbitkan Google di blog perusahaan pada 30 Oktober 2026. Menurut Antara, total 19.372 kanal ditutup dalam laporan tersebut. Radar Malang, yang mengutip Kompas.com, menyebut angka 19.389 kanal jika 17 kanal berkonten pro-pemerintah dalam berbagai bahasa ikut dihitung. Dari 19.372 kanal berbahasa Indonesia itu, menurut Radar Malang, seluruhnya berasal dari tiga jaringan.
Radar Malang merinci penindakan pada Juli sebanyak 6.888 kanal, Agustus 10.134 kanal sebagai jumlah tertinggi, dan September 2.350 kanal. Antara menyebut periode penindakan berlangsung pada Juli hingga Oktober 2026.
Google menilai kanal-kanal tersebut mengulang narasi serupa secara terkoordinasi. Isinya mendukung pemerintah Indonesia dan jajarannya, sekaligus mengkritik pihak yang mengkritik pemerintah. Laporan yang sama juga memuat jaringan pengaruh dari negara lain, seperti China, Rusia, Iran, Prancis, Azerbaijan, dan India. Menurut Antara, laporan Google menyebut negara sebagai lokasi geografis aktivitas akun atau asal jaringan.
Komdigi menilai laporan itu belum menjelaskan sejumlah hal pokok, yakni jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, dan dasar Google mengaitkan aktivitas tersebut dengan Indonesia. Menurut VIVA, kementerian juga meminta platform menjelaskan indikator dan dasar keputusan moderasi.
Komdigi menyatakan mendukung upaya platform memberantas manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik. Namun, moderasi konten berskala besar disebut harus menjunjung transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas, dan keadilan. Penjelasan terbuka dinilai penting untuk mencegah salah atribusi atau penafsiran keliru, serta agar kebijakan platform tidak memunculkan persoalan baru terkait kebebasan berekspresi.
Kementerian menegaskan kebebasan berekspresi berlaku bagi semua pihak, baik yang mengkritik maupun yang mendukung pemerintah.
Foto ilustrasi: Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital RI (2025) oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, lisensi Public domain, via Wikimedia Commons.





