NasionalSulawesi Selatan

Mentan Amran Minta Polisi Hukum Berat Pelaku Jual Beli Alsintan Bantuan di Maros

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta kepolisian menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pihak yang menyalahgunakan dan memperjualbelikan alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah. Permintaan itu disampaikan saat kunjungan kerja di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (20/11/2026).

Amran menilai praktik tersebut merugikan petani, terutama petani kecil yang seharusnya menerima manfaat bantuan. Ia menyebut alsintan itu hibah pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. “Yang bermain-main harus dihukum seberat-beratnya,” kata Amran, seperti dikutip dari VIVA dan Okezone.

Menurut laporan VIVA dan Okezone, sekitar 85 unit alsintan di Sulawesi Selatan sudah dikumpulkan untuk ditelusuri lebih lanjut. Dari jumlah itu, empat unit disebut tertangkap tangan dalam praktik jual beli.

Amran juga menerima informasi adanya temuan serupa di Kabupaten Takalar. Ia memerintahkan penarikan traktor di wilayah tersebut. Ia pun meminta pemerintah daerah menarik alsintan yang diduga disalahgunakan.

Kepada aparat kepolisian di tingkat resor dan daerah, Amran meminta agar semua pihak yang terlibat diusut tanpa pengecualian. Ia juga mengapresiasi dukungan intelijen Kodam dan kepolisian dalam penelusuran kasus ini, seperti dikutip dari Okezone.

Amran turut membantah adanya perlakuan istimewa bagi kerabat menteri. Menurut dia, siapa pun yang terbukti bersalah harus dihukum, sebagaimana dilaporkan VIVA.

Okezone melaporkan, Kementerian Pertanian pada 2026 menyalurkan 4.277 unit traktor roda empat serta 10.011 unit traktor roda dua dan alsintan lain, dengan anggaran triliunan rupiah. Alsintan merupakan bagian dari upaya modernisasi pertanian agar bantuan sampai kepada petani yang berhak.

Hingga kini pemerintah masih memverifikasi seluruh temuan tersebut. Amran belum merinci siapa saja pihak yang diduga terlibat dalam praktik jual beli alsintan itu.

Foto ilustrasi: Mentan Amran Sulaiman Pimpin Upacara Hari Pancasila di Merauke (2024) oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, lisensi Public domain, via Wikimedia Commons.

Hendra Kurniawan

Kontributor lapangan Ruang Anti Hoax.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Lapor Hoaks

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker