Ekonomi

Pemerintah Siapkan Penetapan Upah Minimum 2027, Apindo Jateng Minta Kenaikan Tak Terlalu Tinggi

Pemerintah mulai bersiap menetapkan upah minimum 2027. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan rencana itu di Jakarta pada 17 November 2026, bersamaan dengan pengumuman pedoman penetapan bagi para kepala daerah. Informasi ini dilaporkan JPNN pada Jumat (20/11/2026).

Pedoman tersebut dikirim kepada seluruh gubernur lewat surat Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Menurut JPNN, data yang dipakai mencakup kebutuhan hidup layak (KHL) daerah, kondisi ekonomi, dan data ketenagakerjaan. Pemerintah ingin keputusan itu menyeimbangkan kepentingan pekerja dengan keberlangsungan usaha.

“Data yang digunakan harus menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli, seperti dikutip dari JPNN.

Pedoman itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang memuat ketentuan pengupahan. Rumus penyesuaian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Daerah yang sudah menetapkan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota pada 2026 akan menyesuaikannya dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dikalikan koefisien yang disebut alfa. Hasilnya diterapkan pada upah minimum tahun berjalan. Sumber tidak menyebut nilai alfa maupun tanggal penetapan.

Dari sisi pengusaha, Ketua Apindo Provinsi Jawa Tengah Helmi Tas’an Wartono meminta kenaikan upah minimum 2027 tidak terlalu tinggi. Ia menyampaikannya pada Kamis (19/11/2026), seperti dilaporkan Republika. Menurut Helmi, penetapan nilai alfa dan estimasi KHL pada masa transisi UU Nomor 27 Tahun 2026 perlu mempertimbangkan kemampuan riil perusahaan dan kondisi ketenagakerjaan daerah.

Helmi khawatir kenaikan besar akan menekan biaya operasional, terutama di sektor padat karya. “Konsekuensi terburuk yang kita khawatirkan adalah terjadinya efisiensi besar-besaran,” ujarnya, seperti dikutip dari Republika. Sektor yang ia sebut meliputi tekstil, garmen, alas kaki, industri hasil tembakau, dan furnitur.

Ia juga menilai upah yang terlalu tinggi dapat membuat investor mempertimbangkan ulang penanaman modal atau berpindah dari Jawa Tengah bila struktur biaya tenaga kerja tidak lagi kompetitif dibandingkan daerah atau negara pesaing. Helmi merujuk data BPS Mei 2026 yang mencatat tenaga kerja informal di Jawa Tengah mencapai 58,79 persen, lebih tinggi daripada sejumlah provinsi lain di Pulau Jawa.

Foto ilustrasi: Mahyeldi, Efa Yonnedi, & Yassierli Studium Generale Universitas Andalas… oleh Ahsanuz Zikri, lisensi CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Cut Nadia

Kontributor lapangan Ruang Anti Hoax.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Lapor Hoaks

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker