Kantor Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor. Foto: Ezagren / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027. Rapat pleno pembahasan dibuka Sekretaris Provinsi Kaltara Denny Harianto di Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Rabu (18/11/2026).
Denny berharap penetapan upah minimum tahun depan berkeadilan, dengan menimbang kepentingan pekerja dan pengusaha secara seimbang. Kesejahteraan pekerja perlu meningkat, tetapi keberlangsungan usaha dan iklim investasi juga harus dijaga.
Mengacu UU Pelindungan Pekerja
Penetapan UMP dan UMSP 2027 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Indikator yang digunakan antara lain inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disebut nilai alfa.
Menurut Denny, penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak serta kondisi ketenagakerjaan daerah. Seluruh perhitungan juga wajib memakai data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun UMSP dinilai penting untuk melindungi pekerja sesuai karakteristik setiap sektor usaha.
Ia menitipkan tiga hal kepada Dewan Pengupahan, yakni memastikan proses penetapan sesuai aturan dan didukung data akurat, menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kemampuan usaha, serta memastikan hasilnya mendukung hubungan industrial yang harmonis, produktivitas, dan pertumbuhan investasi di Kaltara.
Pembahasan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan pakar. Hingga rapat dibuka, besaran UMP maupun UMSP 2027 Kaltara belum ditetapkan.
Sumber: ANTARA Kaltara.





