Kemenag Dorong KUA Dampingi Eks Napiter Lewat Program Ekonomi Umat
Kementerian Agama (Kemenag) mengarahkan program pemberdayaan ekonomi umat berbasis Kantor Urusan Agama (KUA) untuk ikut mendampingi mantan narapidana terorisme (eks napiter) agar dapat kembali berbaur di tengah masyarakat. Arahan itu disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, pada Kamis (19/11/2026).
Menurut laporan Republika, pernyataan tersebut disampaikan dalam workshop capacity building bagi penyuluh agama Islam wilayah Depok dan Bogor di Bogor. Kegiatan itu membahas penguatan kapasitas penyuluh dalam rehabilitasi, reintegrasi, dan pemberdayaan individu yang terpapar ekstremisme.
Abu Rokhmad menilai eks napiter tidak hanya memerlukan pembinaan keagamaan. Mereka juga membutuhkan dukungan sosial dan ekonomi setelah menjalani rehabilitasi. Program ekonomi berbasis KUA diharapkan melengkapi peran penyuluh agama yang selama ini mendampingi mereka.
Stigma masyarakat disebut menjadi hambatan utama. Seperti dikutip dari Antara, eks napiter masih menghadapi stigma yang dapat membuat mereka merasa terasing. Republika menulis bahwa keterasingan itu berpotensi mendorong mereka kembali mencari kelompok dengan pengalaman serupa.
Karena itu, Kemenag meminta penyuluh agama menjadi pendamping sekaligus membangun hubungan sosial yang positif dengan eks napiter. “Perhatian, termasuk bantuan ekonomi, akan menunjukkan bahwa negara dan masyarakat hadir,” kata Abu Rokhmad, seperti dikutip dari Republika.
Soal bentuk dukungan, ia menyebut bantuan dapat berupa insentif atau dukungan lain, terutama di bidang ekonomi. “Dukungan tersebut bisa berupa insentif atau bantuan lainnya, terutama dalam bidang ekonomi,” ujarnya, seperti dikutip dari Antara. Sumber yang dirujuk tidak mencantumkan angka atau nominal bantuan.
Selain pendampingan, Abu Rokhmad menekankan pentingnya pencegahan. Menurut Republika, pembinaan masyarakat dinilai lebih penting daripada penanganan setelah seseorang terpapar paham ekstrem. Antara melaporkan bahwa pembinaan pencegahan menyasar majelis taklim, masjid, musala, lembaga pemasyarakatan, generasi muda, dan anak-anak.
Foto ilustrasi: Jakarta Indonesia Ministry-of-Religious-Affairs-01 oleh CEphoto, Uwe Aranas, lisensi CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.





