HukumNasional

RUU Perampasan Aset Tuntas di Tingkat I, Tapi Belum Sah Jadi Undang-Undang

RUANGANTIHOAX, Jakarta — Pemerintah dan Komisi III DPR RI menuntaskan pembahasan tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/11).

Meski begitu, RUU tersebut belum sah menjadi undang-undang. Naskahnya masih harus dibawa ke rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan tingkat II sebelum disahkan dan diundangkan.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan Panja bersama pemerintah telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.

“Mengucapkan syukur alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” ujar Habiburokhman.

Menurutnya, selama pembahasan Panja juga menghimpun masukan dari masyarakat dan kalangan ahli agar regulasi yang dihasilkan menjunjung prinsip keadilan. Ia juga menyebut aturan ini membuka peluang ganti rugi bagi korban kejahatan, termasuk korban investasi bodong.

Sejumlah pokok yang diatur antara lain prinsip dan asas perampasan aset, ruang lingkup tindak pidana serta kriteria aset yang dapat dirampas, penegasan bahwa ancaman pidana bagi pelaku tetap berlaku, prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana, hingga perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.

RUU ini resmi menjadi usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna ke-9 pada 6 Oktober 2026. Saat itu DPR menargetkan pengesahan paling lambat 15 Desember 2026, sebelum Komisi III mempercepat target ke November 2026.

Desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan telah lama disuarakan masyarakat sipil, termasuk melalui aksi di depan Gedung DPR pada Agustus 2026.

Masyarakat diimbau tidak mudah percaya pada unggahan media sosial yang menyebut RUU Perampasan Aset sudah berlaku. Hingga saat ini, tahap yang rampung baru pembahasan tingkat I.

Disadur dari RRI dan berbagai sumber.

Dwiki Bernadio

Bidang: Politik, Hukum dan Keamanan. Penulis Ruang Anti Hoax yang berfokus pada isu politik, hukum, keamanan, serta dinamika kebijakan pemerintah dan perkembangan nasional.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Lapor Hoaks

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker