RUANGANTIHOAX, PEMILU 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini membuat gebrakan dengan mengeluarkan putusan yang mengatur masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana sebelum mereka dapat kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau kepala daerah dalam Pemilu 2024. Putusan ini, yang tercantum dalam Nomor 03-03/PHPU.DPD/XXII/2024, menjadi topik hangat di kalangan penyelenggara pemilu dan aktivis antikorupsi.
Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI, keputusan MK ini dibahas secara mendalam dengan tujuan menyamakan persepsi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Suheri, menekankan pentingnya keselarasan pemahaman agar tidak terjadi perbedaan pandangan yang dapat memicu sengketa hukum di kemudian hari. “Jangan sampai persepsi Bawaslu dan KPU berbeda, yang pada akhirnya akan bermuara ke sengketa baik di Bawaslu maupun di PTUN,” ujar Suheri.
Putusan MK menetapkan bahwa mantan terpidana yang ingin kembali ke dunia politik harus memenuhi tiga syarat utama. Pertama, mereka tidak boleh terlibat dalam tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih, kecuali dalam kasus kealpaan atau tindak pidana politik. Kedua, mantan terpidana harus menunggu lima tahun setelah menyelesaikan masa hukuman sebelum dapat mencalonkan diri. Ketiga, mereka tidak boleh menjadi pelaku tindak pidana berulang.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, memandang putusan ini sebagai angin segar dalam upaya menjaga integritas Pemilu 2024. “Tidak boleh ada karpet merah bagi para pelaku korupsi, meskipun mereka telah menjalani hukuman. Ini seperti setetes air di tengah dahaga, sebuah kemenangan kecil yang patut diapresiasi,” tegasnya.
Putusan ini mencerminkan upaya serius untuk memperkuat etika politik dan memperbaiki citra pemerintahan di mata publik. Dengan adanya masa jeda lima tahun, masyarakat diberi kesempatan untuk menilai kembali kredibilitas dan integritas calon yang pernah tersandung kasus hukum. Namun, tantangan dalam implementasinya tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama dan konsisten.
Kesimpulannya, langkah MK ini dapat dianggap sebagai batu loncatan menuju Pemilu 2024 yang lebih bersih dan berintegritas. Dengan penerapan yang tepat, diharapkan putusan ini dapat mengurangi potensi kembalinya individu dengan rekam jejak kriminal ke panggung politik, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.
