RUANGANTIHOAX, Parigi Moutong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, mengambil langkah serius dalam menanggapi tingginya angka bencana alam yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong sepanjang Januari hingga Desember 2024, tercatat 81 kejadian bencana alam, di mana 57 di antaranya merupakan banjir bandang.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Parigi Moutong, Moh. Ikbal Djirimu, saat dihubungi dari Palu, Senin, menyampaikan bahwa bencana banjir bandang menjadi ancaman terbesar di wilayah ini. Ia menjelaskan, karakteristik geografis Parigi Moutong yang berada di pesisir timur Pulau Sulawesi serta membentang sepanjang Teluk Tomini menjadikan daerah ini rentan terdampak bencana hidrometeorologi.
“Parigi Moutong termasuk salah satu daerah rawan banjir di Sulawesi Tengah. Hasil kajian BPBD Sulteng juga menunjukkan hal serupa,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari kondisi tersebut, Pemkab Parigi Moutong melalui BPBD menyelenggarakan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sekaligus Pengukuhan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, Selasa (24/12), bertempat di Cafe Juwara di depan Kantor Dinas Perhubungan Parigi Moutong.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Parigi Moutong, Abd Aziz Tombolotutu, mewakili Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo. Dalam sambutannya, Abd Aziz menegaskan pentingnya upaya bersama membangun ketahanan daerah terhadap ancaman bencana.
“Kabupaten Parigi Moutong, dengan kondisi geografis yang beragam, memiliki potensi ancaman bencana alam seperti gempa bumi, banjir, maupun bencana non-alam. Kehadiran FPRB menjadi kebutuhan strategis untuk mendukung pelaksanaan mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana di daerah kita,” ujar Abd Aziz.
Lebih lanjut, Abd Aziz menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pengukuhan pengurus FPRB. Ia meyakini forum ini akan menjadi wadah kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi dalam menekan risiko bencana di Parigi Moutong.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik awal yang lebih baik dalam membangun Kabupaten Parigi Moutong yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Bersama-sama, kita mampu menghadapi segala tantangan dengan semangat gotong royong dan solidaritas,” tegasnya.
Ia juga berpesan kepada para pengurus FPRB yang baru dikukuhkan agar segera berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik, baik di lingkungan internal forum maupun di pemerintahan kabupaten. Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana berjalan efektif di masyarakat.
Dengan terbentuknya FPRB, diharapkan upaya mitigasi bencana dapat semakin terkoordinasi, mulai dari tingkat perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Selain itu, peran masyarakat diharapkan lebih aktif dalam proses penanggulangan bencana, mengingat banjir bandang maupun bencana alam lainnya seringkali terjadi secara tiba-tiba dan dapat menimbulkan dampak kerugian yang besar.
Melalui sinergi antara pemerintah, BPBD, FPRB, serta seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Parigi Moutong menargetkan penanganan bencana alam yang lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan. Terlebih, daerah ini telah ditetapkan sebagai salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal penanganan banjir dan bencana lainnya. Peningkatan kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan banjir, penguatan sarana dan prasarana kebencanaan, serta sosialisasi secara berkala menjadi agenda prioritas.
Dengan serangkaian langkah tersebut, Pemkab Parigi Moutong berharap angka kejadian bencana alam, khususnya banjir bandang, dapat ditekan. Pada akhirnya, masyarakat akan lebih terlindungi, dan proses pemulihan pascabencana dapat dilaksanakan dengan efisien serta responsif terhadap kebutuhan warga di seluruh pelosok Parigi Moutong.
