RUANGANTIHOAX, Jakarta – Dalam upaya memperkuat struktur pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mengumumkan pembukaan lebih dari 225.000 formasi khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2024. Keputusan ini diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 yang diselenggarakan di Jakarta.
Baca juga : Target Investasi Rp100 Triliun di IKN pada 2024, Nusantara Fair Jadi Pintu Gerbang Kesempatan Baru
Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia menekankan bahwa formasi tersebut khusus diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Salah satu fokus utama adalah memberikan prioritas kepada putra daerah setempat untuk direkrut sebagai ASN, sebagai bagian dari upaya pemerataan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
“Kami telah mengajukan permohonan khusus untuk memberikan kesempatan kepada putra daerah agar mereka bisa terlibat langsung dalam pengembangan IKN sebagai ASN,” ujar Abdullah. Selain itu, peluang untuk menjadi ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga diperluas, dengan penyelenggaraan seleksi CPNS yang kini akan dilaksanakan tiga kali dalam setahun, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan instansi yang belum terpenuhi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Abdullah juga menyampaikan bahwa tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database akan dituntaskan pada tahun 2024. “Tersisa sekitar 1,7 juta tenaga honorer dari jumlah semula 2,3 juta. Kami bertekad menyelesaikan ini paling lambat Desember 2024,” jelasnya. Ia pun meminta kerja sama dari bupati dan kepala daerah untuk mengkhususkan formasi bagi tenaga honorer yang masuk dalam database BKN Pusat.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya akan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat, tetapi juga menjamin proses transisi IKN berjalan lancar dan inklusif, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal serta meningkatkan kualitas layanan pemerintahan di ibu kota baru Indonesia.
