RUANGANTIHOAX, Nasional – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia telah mengumumkan peningkatan anggaran subsidi energi yang signifikan untuk tahun 2024, mencapai angka Rp186,9 triliun. Angka ini menandai rekor tertinggi dalam sejarah belanja subsidi energi oleh pemerintah Indonesia. Fahmy Radhi, seorang pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menyatakan bahwa peningkatan ini disebabkan oleh kurangnya pembatasan penggunaan subsidi untuk BBM dan LPG 3 Kg.
Menurut Fahmy Radhi, pemerintah belum berhasil mengimplementasikan pembatasan yang efektif dalam distribusi subsidi, khususnya pada BBM dan Elpiji 3 Kg. Hal ini mengakibatkan sebagian besar subsidi tidak tepat sasaran. “Pembengkakan subsidi ini terjadi karena pemerintah tidak pernah membatasi penggunaan subsidi, terutama untuk BBM dan Elpiji 3 Kg yang merupakan subsidi High Product,” ujar Fahmy Radhi dalam perbincangan dengan Pro 3 RRI.
Fahmy Radhi juga menyampaikan bahwa subsidi By Produk sering salah sasaran secara teoritis, dan menyebabkan pemborosan anggaran yang signifikan. Ia menekankan bahwa 70 persen dari total subsidi, atau sekitar Rp113,3 triliun, dianggap tidak tepat sasaran, sebuah jumlah yang menurutnya sangat besar dan perlu penanganan serius.
Mengenai solusi, Fahmy Radhi menyarankan pemerintah untuk menerapkan mekanisme pembatasan yang lebih ketat dan efektif untuk BBM subsidi dan elpiji 3 kg. Ia juga mengkritik upaya sebelumnya yang dilakukan pemerintah bersama Pertamina dalam mengimplementasikan aplikasi My Pertamina dan penggunaan KTP atau kartu keluarga saat pembelian gas elpiji 3 kg, yang dianggapnya tidak efektif. “Metode berbasis aplikasi itu tidak efektif karena tidak semua orang bisa mengakses aplikasi tersebut, dan penggunaan KTP atau kartu keluarga juga tidak efektif karena tidak memberikan informasi terkait penghasilan,” tambahnya.
Peningkatan anggaran subsidi energi ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah Indonesia dalam mengelola sumber daya dan kebijakan energi. Efektivitas pembatasan dan distribusi subsidi akan terus menjadi topik hangat dalam diskusi kebijakan energi di Indonesia.
