Sejumlah petani di Parilangke, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, mengungkapkan ketidakpercayaan mereka terhadap keaslian pupuk NPK Mutiara 16-16-16 yang dibagikan oleh Pemerintah Desa setempat. Para petani menemukan sejumlah kejanggalan dan perbedaan signifikan antara pupuk NPK Mutiara yang biasa mereka gunakan dengan pupuk yang didistribusikan oleh Pemerintah Desa Parilangke.
Perbedaan-perbedaan tersebut meliputi rasa pupuk, harga, warna, dan dugaan tidak adanya nomor pendaftaran dari Kementerian Pertanian yang tertera dalam kemasan. Para petani melakukan serangkaian uji coba sederhana, mulai dari merasakan pupuk di lidah hingga merendamnya dalam air. Hasilnya, pupuk dari Pemerintah Desa tidak terasa dingin, mengundang kecurigaan bahwa pupuk tersebut mungkin tidak mengandung nitrogen.
“Perbedaan terlihat dari butiran pupuk; yang asli memberikan sensasi dingin saat direndam dalam air, sementara yang dari Desa tidak,” jelas Bahar, seorang petani, yang melakukan uji coba pada Senin (13/11/23).
Bahar juga mencatat bahwa kepadatan pupuk dari Desa sangat berbeda dengan pupuk asli yang biasa digunakan oleh petani. Pupuk dari Desa mudah hancur dan bagian dalamnya berwarna coklat seperti tanah, sementara pupuk asli tetap padat dengan warna biru pekat dari luar hingga ke dalam.
Tidak hanya itu, pupuk dari Desa juga terasa sedikit asin saat dimasukkan ke mulut, berbeda dengan pupuk asli yang memiliki rasa asin, keasaman, dan sensasi dingin yang kuat. Selain perbedaan kualitas, harga pupuk dari Desa juga jauh lebih murah dibandingkan dengan pupuk NPK Mutiara asli yang biasanya dibeli oleh petani Parilangke.
“Pembelian pupuk NPK Mutiara dari Desa menggunakan Dana Desa sekitar 400 zak ukuran 50 kg. Masing-masing petani mendapatkan 7 zak dengan harga satu zaknya hanya 350 ribu, sementara pupuk asli dijual sekitar 800 ribu lebih. Inilah kejanggalan yang kami temukan,” ungkap Bahar.
Keberatan petani tidak hanya terbatas pada perbedaan kualitas dan harga pupuk, tetapi juga pada ketidaktransparan dalam distribusi dan keberadaan dugaan pupuk palsu yang dapat merugikan Dana Desa dan keuangan negara.
Masyarakat setempat telah melaporkan permasalahan ini ke pihak berwajib, namun pelayanan dari Kepolisian Polres Morowali dan Polsek Bumi Raya dianggap kurang memuaskan. Bahar menyatakan kekecewaannya terhadap pelayanan aparat kepolisian yang dianggap lambat dan kurang responsif.
“Saat kami melapor di Polsek Bumi Raya, kami ditolak dan diarahkan ke Polres. Sesampainya di Polres, kami malah diminta membuat laporan di Polsek terdekat yaitu Polsek Bumi Raya,” ungkap Bahar.
Pihak Pemerintah Desa Parilangke belum memberikan keterangan terkait dugaan pupuk palsu yang dibagikan kepada petani. Kepala Desa Rastan yang ingin dikonfirmasi oleh MetroSulteng tidak berada di tempat karena sedang mengikuti Bimtek di luar kota. Penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat membuka kebenaran terkait dugaan pupuk palsu dan potensi dampak negatifnya terhadap Dana Desa dan keuangan negara.
