RUANGANTIHOAX, Sulawesi Tengah – Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, menyoroti rendahnya kontribusi fiskal dari perusahaan tambang di Sulawesi Tengah, meski nilai ekspor sektor ini sangat besar. Ia mendorong pemerintah daerah di Sulteng meniru langkah progresif Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dalam pengelolaan dana sektor tambang.
“Saya baru pulang dari Mimika, berdiskusi langsung dengan Bupati. Di sana, Freeport menyetor kontribusi Rp1,5 triliun langsung ke kas daerah, masuk dalam batang tubuh APBD. Ini model yang patut ditiru,” kata Longki dalam pertemuan Komisi II DPR RI dengan Pemprov Sulteng dan kabupaten/kota di Kota Palu, Rabu (7/5/2025).
Longki mengaku mendapat penjelasan langsung dari Dinas Pendapatan Mimika terkait alur masuknya dana kontribusi dari Freeport, yang disalurkan lewat regulasi resmi dari Kementerian Keuangan.
“Harusnya sistem ini juga berlaku di tempat lain, termasuk di Sulteng. Jangan cuma di Papua Tengah,” tegasnya.
Ia pun membandingkan kondisi di Sulteng yang menurutnya jauh dari ideal. Longki menyebut potensi besar dari PT Citra Palu Minerals (CPM) dan kawasan industri Morowali (IMIP) belum diikuti dengan kontribusi nyata bagi daerah.
“Gubernur Anwar Hafid bilang dana bagi hasil hanya sekitar Rp200 miliar. Padahal nilai ekspor sektor tambang bisa tembus Rp500 triliun. Ini timpang banget,” ujar Longki.
Mantan Gubernur Sulteng itu juga menyinggung minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah penghasil tambang.
“Apakah kita harus jadi gerombolan dulu baru diperhatikan? Pemerintah pusat jangan tutup mata. Daerah jangan dibiarkan menggantung tanpa kepastian kontribusi dari korporasi besar,” ucapnya.
Longki berharap Pemprov Sulteng segera bergerak, melakukan koordinasi dengan Kemenkeu dan kementerian teknis, agar ada kejelasan dan keadilan dalam pembagian hasil sektor pertambangan.
