RUANGANTIHOAX, Jakarta – Komisi X DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 2 Mei 2025 lalu. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam menekan ketimpangan akses pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pemerataan akses digital merupakan kunci agar anak-anak di seluruh pelosok Indonesia tidak tertinggal dari kemajuan teknologi pendidikan global.
“Digitalisasi ini penting, untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah 3T tidak tertinggal dari kemajuan teknologi pendidikan. Komisi X DPR juga berkomitmen mengawasi anggaran pendidikan agar mendukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Lalu dalam diskusi publik bertajuk “Perkuat Digitalisasi hingga ke Pelosok, Senjata Ampuh Tekan Ketimpangan Pendidikan”, Kamis (8/5/2025).
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi PKB itu menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mempercepat pemerataan digitalisasi pendidikan.
“Kolaborasi bisa melalui program CSR, penyedia layanan internet, ataupun platform edutech yang berkomitmen pada kemajuan pendidikan nasional,” jelas anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat II tersebut.
Ia menyebut, infrastruktur semata tidak cukup. Pelatihan keterampilan digital bagi guru, siswa, hingga orang tua menjadi elemen penting agar pemanfaatan teknologi bisa berjalan optimal.
“Kami mendorong peningkatan kompetensi digital guru melalui berbagai skema seperti PPG, program Guru Penggerak, hingga pelatihan mandiri berbasis platform digital,” ujarnya.
Lalu menegaskan, Komisi X DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi program-program strategis seperti Digitalisasi Sekolah, Merdeka Belajar, dan Platform Merdeka Mengajar. Menurutnya, pengawasan berbasis temuan lapangan di daerah pemilihan masing-masing anggota DPR akan menjadi dasar dalam menyusun masukan konstruktif kepada pemerintah.
“Komisi X DPR berkomitmen untuk mengawal efektivitas program ini, termasuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, mulai dari jaringan internet, perangkat belajar, hingga kesiapan SDM pendidikan,” pungkasnya.
Program digitalisasi pendidikan nasional merupakan salah satu prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dalam periode 2024–2029, dengan tujuan memperkuat kualitas dan daya saing pendidikan Indonesia di tengah era transformasi digital.
