RUANGANTIHOAX, Padang Panjang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang Panjang mengadakan kegiatan Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Auditorium Mifan pada Selasa (24/12/2024). Acara ini dihadiri oleh Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), lurah, dan berbagai pihak terkait, serta dua narasumber akademisi, Kairul Anwar dan Dewi Angraini.
Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Pilkada 2024 yang berlangsung aman dan lancar. Ia menyampaikan bahwa meski terdapat sengketa pemilu, semua proses telah ditangani sesuai mekanisme yang berlaku.
“Alhamdulillah, pelaksanaan Pilkada di Padang Panjang berjalan dengan aman dan lancar. Sengketa yang terjadi ditangani sesuai prosedur, dan kami sepenuhnya menyerahkan prosesnya kepada pihak berwenang,” ujar Sonny.
Sonny juga mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda, Bawaslu, dan KPU atas dukungan mereka dalam menyukseskan Pilkada 2024. Selain itu, ia menyoroti angka partisipasi masyarakat sebesar 67 persen dan mengajak semua pihak untuk meningkatkan angka tersebut di masa mendatang.
Ketua Bawaslu Padang Panjang, Hidayatul Fajri, menekankan pentingnya evaluasi dalam memperbaiki mekanisme pengawasan pilkada. Ia mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak yang membantu Bawaslu melaksanakan tugas pengawasan dengan maksimal.
“Evaluasi ini menjadi momen penting untuk memastikan pengawasan berjalan lebih baik ke depan. Kami berharap Pilkada mendatang akan semakin transparan, demokratis, dan didukung oleh partisipasi masyarakat yang lebih tinggi,” jelas Hidayatul.
Ia juga menjelaskan bahwa Bawaslu Padang Panjang telah menangani beberapa kasus sengketa pemilu yang kini tengah diproses, termasuk satu kasus yang berada pada tahap banding di pengadilan. “Proses ini adalah bagian dari demokrasi yang sehat,” tambahnya.
Koordinator Sekretariat Bawaslu, Zulhairi, menambahkan bahwa saat ini pihaknya menunggu jadwal sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menekankan bahwa proses ini menjadi bagian penting dari evaluasi untuk memperbaiki sistem pengawasan pada pemilu mendatang.
