RUANGANTIHOAX, Parigi Moutong – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menggelar rapat persiapan pelaksanaan Kick Off Meeting Perencanaan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) pada Kamis, 8 Mei 2025. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menyusun strategi pemutakhiran dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten (SSK), yang menjadi syarat memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sanitasi.
Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (PIPW) Bappelitbangda Parimo, I Nyoman Sudiara, menjelaskan rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Balai Prasarana Provinsi Sulawesi Tengah. “Ini adalah pra-awal untuk memastikan Kick Off Meeting PPSP pada 19 Mei 2025 berjalan optimal,” ujarnya.
Kolaborasi Antar-Dinas untuk Penyusunan Dokumen SSK
Sudiara menekankan, penyusunan dokumen SSK melibatkan kolaborasi lintas instansi, termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP). Pemutakhiran data SSK dinilai krusial karena baru lima kecamatan di Parimo yang terdampak studi sanitasi oleh Dinkes pada 2024.
“Tahun ini, kami bersyukur Parimo menjadi satu dari dua kabupaten di Sulteng yang mendapat pendampingan pemutakhiran SSK dari provinsi, bersama Kabupaten Banggai,” tambahnya. Dukungan ini diperoleh berkat inisiatif Bappelitbangda dan PUPRP Parimo yang telah mereview dokumen SSK pada 2024.
Dokumen SSK Kunci Dukungan Dana Nasional
SSK menjadi prasyarat utama untuk mengakses DAK sanitasi dari pemerintah pusat. Sudiara menyebut, Parimo ditargetkan menyelesaikan minimal 50 persen dokumen ini. “Tanpa SSK yang akurat, sulit mendapatkan alokasi dana untuk pembangunan sanitasi,” tegasnya.
Tantangan Anggaran dan Strategi Efisiensi
Di tengah rasionalisasi anggaran Tim Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Sudiara mengaku pihaknya mengoptimalkan rapat-rapat kecil yang digabung dengan kegiatan lain. Sekretariat Pokja PKP yang bermarkas di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Parimo juga didorong mempercepat koordinasi.
“Kick Off Meeting pada 19 Mei nanti akan menjadi momentum penting. Kami berharap proses pendampingan dari provinsi dapat mempercepat penyelesaian dokumen,” pungkas Sudiara.
