RUANGANTIHOAX, Ekonomi – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang baru saja disahkan, telah dirancang untuk mengakomodasi program-program prioritas pemerintahan baru. Meskipun demikian, APBN tersebut tetap mempertimbangkan risiko-risiko global yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi.
“Kami sudah melakukan komunikasi intensif dan konsultasi, sehingga APBN 2025 bisa mengakomodasi program-program prioritas pemerintahan baru. Namun, kita juga tetap waspada terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi,” ujar Sri Mulyani usai pengesahan UU APBN 2025 di Gedung DPR RI pada Kamis (19/9/2024).
Risiko yang diantisipasi dalam APBN ini termasuk gejolak geopolitik dan perlambatan ekonomi global, khususnya di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan kawasan Eropa. Menurutnya, fragmentasi ekonomi antar negara, termasuk perang dagang yang masih berlangsung, juga menjadi faktor yang mempengaruhi perencanaan APBN.
Program Prioritas Pemerintahan Baru Terakomodasi
Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN 2025 telah memasukkan berbagai program unggulan dari pemerintahan baru, seperti Program Makanan Bergizi Gratis, pembangunan dan renovasi sekolah, layanan kesehatan gratis, serta ketahanan pangan dan energi.
“Belanja untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp1.160 triliun sudah mencakup program-program tersebut. Untuk Makanan Bergizi Gratis dialokasikan Rp71 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, dan pembangunan sekolah unggulan sebesar Rp2 triliun,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, anggaran untuk pemeriksaan kesehatan gratis mencapai Rp3,2 triliun, penanganan penyakit TBC sebesar Rp8 triliun, serta pembangunan lumbung pangan nasional sebesar Rp15 triliun. Ada pula peningkatan fasilitas rumah sakit berkualitas yang dialokasikan sebesar Rp1,8 triliun.
Jembatan Transisi untuk Pemerintahan Baru
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa APBN 2025 disusun untuk mendukung transisi pemerintahan agar presiden dan wakil presiden terpilih dapat langsung merealisasikan program-program prioritasnya.
“APBN ini menjadi jembatan transisi agar pemerintahan baru dapat bergerak cepat tanpa terhambat oleh mekanisme anggaran,” ujar Said Abdullah.
Pada APBN 2025, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun dengan penerimaan negara sebesar Rp3.005,1 triliun. Defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp616,19 triliun atau 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dipatok sebesar 5,2 persen, dengan inflasi sebesar 2,5 persen dan nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.000 per dolar AS. Pemerintah juga menetapkan target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5-5 persen, penurunan kemiskinan hingga 7-8 persen, serta eliminasi kemiskinan ekstrem pada 2025.
