RUANGANTIHOAX.ID, Palu – Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi menggelar aksi protes di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (4/12). Aksi yang dipimpin oleh Muh. Afdal sebagai koordinator lapangan ini diikuti sekitar 200 peserta, yang menyuarakan kekecewaan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dianggap tidak demokratis.
Para demonstran, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mengangkat sejumlah isu terkait penyelenggaraan Pilkada 2024. Salah satu keluhan utama yang disuarakan adalah rendahnya partisipasi pemilih yang dinilai tidak mencerminkan demokrasi yang inklusif. Muh. Afdal dalam orasinya menegaskan bahwa Pilkada kali ini tidak dapat dianggap sah jika banyak warga yang tidak dapat menggunakan hak pilih mereka. Afdal juga mengkritik kebijakan KPU yang mewajibkan pemilih untuk memilih di tempat domisili mereka, yang menurutnya malah menyulitkan warga yang tinggal jauh dari tempat pemungutan suara.
Dalam aksinya, massa mengajukan dua tuntutan utama kepada KPU dan Bawaslu. Pertama, mereka mendesak KPU untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi suara Pilkada 2024 hingga permasalahan partisipasi pemilih yang rendah dapat diselesaikan. Massa aksi menilai bahwa proses rekapitulasi tidak sah selama hak suara warga masih terhambat. Kedua, massa menuntut agar Bawaslu meninjau ulang kebijakan KPU yang mengharuskan pemilih memilih di tempat domisili mereka. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan prinsip inklusivitas dan menghambat hak suara warga yang tinggal jauh dari tempat terdaftar.
Selain itu, aliansi ini juga menyoroti masalah kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pemilihan. Mereka menilai minimnya informasi terkait mekanisme pemilihan menjadi faktor utama rendahnya tingkat partisipasi pemilih di berbagai daerah. Afdal menyatakan, “Jika informasi tidak tersebar dengan baik, maka masyarakat akan kesulitan menyalurkan hak pilih mereka. Itu yang harus diperbaiki.”
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPU maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah belum memberikan komentar resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi. Meski demikian, aparat keamanan terlihat berjaga untuk menjaga agar aksi tetap berjalan dengan tertib dan aman.
Aksi ini diharapkan bisa menjadi dorongan bagi penyelenggara pemilu untuk lebih transparan dan akuntabel dalam proses Pilkada 2024. Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi menegaskan bahwa mereka akan terus mengawasi jalannya Pilkada dan memperjuangkan pemilu yang adil dan inklusif untuk seluruh masyarakat.
