Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menjelaskan maksud usulannya agar jabatan wakil presiden bisa dijabat lebih dari satu orang. Penjelasan itu ia sampaikan di Jakarta pada Minggu (22/11/2026).
Sultan menegaskan gagasan itu bukan untuk diterapkan saat ini. Menurut VIVA, ia juga meminta usulan tersebut tidak dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat. “Saya pribadi tidak sedang mencari sensasi,” ujarnya, seperti dikutip dari VIVA dan Liputan6.com.
Sultan mengatakan gagasan ini sudah ia lontarkan sejak 2019. Menurut CNN Indonesia, isu tersebut kembali mengemuka saat posisi wakil presiden sedang kosong. VIVA melaporkan usulan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap pengisian kursi wakil presiden. VIVA menyebut jumlah wakil presiden yang diusulkan maksimal tiga orang, sedangkan CNN Indonesia menyebut pembagiannya berdasarkan wilayah.
Sultan menjelaskan alasannya dari kondisi Indonesia sebagai negara dengan wilayah luas, penduduk besar, ribuan pulau, serta keragaman suku, budaya, dan persoalan daerah. Menurutnya, sistem kepemimpinan nasional perlu menjangkau seluruh wilayah. Tujuannya memperkuat hubungan pusat dan daerah serta menyeimbangkan kekuatan politik nasional dengan keterwakilan daerah.
“Bukan untuk mempertentangkan keduanya, tetapi justru agar saling melengkapi,” kata Sultan, seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Menurut VIVA, ia mengakui gagasan wakil presiden lebih dari satu belum tentu menjadi jawaban paling tepat. Karena itu, ia ingin gagasan tersebut dibahas, diuji, dan diperdebatkan secara terbuka oleh pakar tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat, seperti diberitakan VIVA, CNN Indonesia, dan Liputan6.com.
Sultan juga menyatakan terbuka terhadap kritik. “Saya menghargai semua pandangan tersebut,” ujarnya, seperti dikutip dari CNN Indonesia. Menurutnya, perubahan konstitusi memerlukan kajian serius, proses konstitusional, dan kesepakatan kebangsaan yang luas.
Foto ilustrasi: Sultan B. Najamudin, Anggota DPD RI (2024) oleh Dewan Perwakilan Daerah Indonesia Republik Indonesia, lisensi Public domain, via Wikimedia Commons.





