Ratusan buruh berunjuk rasa di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Jumat (20/11/2026). Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) menjelang penetapan upah minimum. Mereka juga meminta agar tidak ada pekerja di Jawa Timur yang menerima upah di bawah Rp3 juta.
Aksi ini diikuti massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur. Sekretaris Perwakilan Daerah KSPI Jawa Timur, Jazuli, menyampaikan sejumlah tuntutan, seperti dikutip dari JPNN. Tuntutan itu mencakup penerapan upah berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan penghapusan kesenjangan upah antardaerah di Jawa Timur.
Menurut Jazuli, UMP Jawa Timur saat ini sekitar Rp2,4 juta, sedangkan KHL disebut mencapai Rp3,5 juta. Ia menilai besaran UMP tersebut terlalu rendah. “Upah minimum provinsinya adalah terendah nomor tiga se-Indonesia,” kata Jazuli, seperti dikutip dari JPNN.
Soal batas bawah upah, Jazuli menyatakan, “Minimal enggak ada yang upahnya di bawah 3 juta,” seperti dikutip dari JPNN.
Jazuli juga mengkritik cara penetapan UMP di Jawa Timur. Ia menuding Gubernur Khofifah Indar Parawansa menetapkan UMP sama dengan UMK terendah di provinsi itu. Menurutnya, langkah tersebut tidak dibenarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tudingan ini merupakan pernyataan pihak buruh dan, berdasarkan sumber yang dibaca, belum ada tanggapan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Para buruh juga menyoroti survei KHL. Jazuli menyebut survei dilakukan di 38 kabupaten/kota. “Kalau melakukan survei di 38 kabupaten kota itu merata seluruhnya,” ujarnya, seperti dikutip dari JPNN. Pernyataan itu terkait tuntutan agar kesenjangan upah antardaerah dihapus.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemprov Jawa Timur soal tuntutan tersebut. Penetapan UMP dan UMK 2027 masih ditunggu para pekerja di provinsi itu.
Foto ilustrasi: Gedung Negara Grahadi, 2025 (01) oleh Bahnfrend, lisensi CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.





