Politik

Mahfud MD Ingatkan Sidang MPR 9 Desember Bisa Tak Sah jika Nama Cawapres Terlambat

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR bahwa Sidang MPR pemilihan wakil presiden pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah. Penyebabnya, presiden belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Peringatan itu disampaikan Mahfud lewat akun X pada Jumat (20/11/2026), seperti dikutip dari Republika dan detikcom.

Menurut Mahfud, batas pengajuan dua nama tersebut jatuh pada 19 November 2026 pukul 00.00. Jika batas itu terlewat, ia menilai sidang pada 9 Desember tidak dapat digelar. “MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” tulisnya, sebagaimana dikutip dari detikcom.

Mahfud merujuk pada UUD 1945 yang mengatur bahwa calon pengganti wakil presiden diajukan 14 hari sebelum Sidang MPR. Sementara itu, UU MD3 dan Tata Tertib MPR memaknai kata “hari” sebagai hari kerja, bukan hari kalender. Ia menilai perbedaan ini perlu disinkronkan agar tidak menimbulkan persoalan.

Detikcom melaporkan, Mahfud juga mengutip Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Pasal 136 ayat 1. Pasal itu mengatur bahwa presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lama 14 hari sebelum sidang paripurna.

Sebagai jalan keluar, Mahfud menyarankan Sidang MPR ditunda hingga 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama dari presiden. Ia memberi contoh, bila nama diserahkan pada 20 November 2026, sidang dapat digeser ke 10 Desember 2026. Hitungan serupa berlaku apabila presiden baru menyerahkan nama setelah kembali dari Republik Rakyat Tiongkok.

Mahfud menambahkan, penjadwalan ulang itu perlu memperhatikan batas 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden. Menurut dia, langkah ini lebih aman selama masih berada dalam rentang tersebut. “Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” tulisnya, seperti dikutip dari Republika.

Dalam artikel yang dirujuk, belum ada tanggapan langsung dari Presiden Prabowo maupun pimpinan MPR atas peringatan tersebut. Sebelumnya, MPR meminta presiden menyerahkan nama paling lambat 25 November, dan Ketua Ad Hoc MPR menyebut presiden akan menyerahkan sendiri nama cawapres pada tanggal itu.

Foto ilustrasi: Mohammad Mahfud oleh Mart, lisensi CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Gita Kusuma

Kontributor lapangan Ruang Anti Hoax.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Lapor Hoaks

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker