DKI JakartaEkonomi

Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Penetapan diumumkan pada Jumat (20/11/2026) dan berlaku untuk tahun depan.

Angka tersebut naik Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876. Menurut Okezone, kenaikan UMP tahun ini lebih tinggi daripada kenaikan UMP 2026 yang tercatat 6,1 persen.

Pramono mengumumkan keputusan itu seusai menghadiri acara ASEAN-ID Collaboration Talks (ASEAN-ID ACT) 2026 di Park Hyatt Jakarta. “UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta,” ujarnya, seperti dikutip dari Okezone.

Dikutip dari Detik, penetapan dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 tentang UMP DKI Jakarta 2027. Pembahasan berlangsung tiga hari secara tripartit, melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, dan pengusaha. Penetapan dilakukan lebih awal dari batas waktu, yakni Sabtu (21/11/2026). Menurut Detik, Pramono menyebut kebijakan ini bertujuan menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.

Liputan6 melaporkan bahwa unsur pemerintah, pengusaha, dan buruh di Dewan Pengupahan tidak mencapai kesepakatan dalam pembahasan yang berakhir 18 November 2026. Masing-masing unsur menyerahkan usulannya kepada gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. Pengusaha mengusulkan Rp6.047.589 dengan nilai alfa 0,5. Pemerintah mengusulkan Rp6.136.941 dengan alfa 0,775. Buruh mengusulkan Rp6.210.040 dengan alfa 1,0. Angka yang ditetapkan gubernur sama dengan usulan unsur pemerintah.

Sebelum penetapan, Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman, yang juga anggota Dewan Pengupahan unsur pengusaha, meminta kenaikan tidak terlalu tinggi. Ia menilai kenaikan besar dapat membebani perusahaan dan menghambat perekrutan. “Karena saat ini ekonomi kita sedang mengalami turbulensi, maka penerimaan karyawan pun akan tertahan,” kata Nurjaman, seperti dikutip dari Liputan6.

Nurjaman juga menyebut kenaikan yang tinggi berpotensi mempersempit selisih upah pekerja baru dengan pekerja berpengalaman. Menurutnya, pengusaha tidak keberatan membayar upah tinggi, tetapi besarannya harus sesuai produktivitas, kompetensi, dan kemampuan perusahaan.

Foto ilustrasi: Pramono Anung Gubernur DKI oleh Government of Jakarta, lisensi Public domain, via Wikimedia Commons.

Lukman Hakim

Kontributor lapangan Ruang Anti Hoax.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Lapor Hoaks

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker