Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan memperkuat evaluasi kinerja pelabuhan di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan, produktivitas terminal, dan kelancaran sistem logistik nasional.
Evaluasi dilakukan melalui diskusi serta pemantauan laporan capaian kinerja operasional pelabuhan di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Kegiatan diikuti kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) DKI Jakarta secara langsung, serta kepala KSOP dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) dari seluruh Indonesia secara daring.
Data harus sesuai kondisi lapangan
Direktur Kepelabuhanan Ditjen Hubla Triono menegaskan laporan kinerja pelabuhan tidak boleh sekadar menjadi kewajiban administratif. Data yang disampaikan harus akurat, lengkap, konsisten, dan menggambarkan kondisi nyata, karena menjadi dasar pengambilan keputusan, pembinaan, dan penyusunan kebijakan.
Laporan tersebut memberi gambaran tentang pemanfaatan fasilitas, kapasitas, produktivitas terminal, hingga kebutuhan pengembangan infrastruktur, sehingga perencanaan pelabuhan selaras dengan RPJMN, Renstra 2025–2029, dan Rencana Induk Pelabuhan.
Pengawasan tarif
Evaluasi kinerja pelabuhan juga berkaitan dengan pengawasan tarif jasa kepelabuhanan. Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017, penyelenggara pelabuhan berwenang mengawasi penerapan tarif dengan memperhatikan tingkat pelayanan Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Triono meminta penilaian pelayanan dilakukan secara objektif dan laporan diverifikasi sebelum disampaikan.
Sumber: InfoPublik.





