RUANGANTIHOAX, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyoroti pentingnya perdebatan dalam proses demokrasi, khususnya terkait dengan persiapan debat capres-cawapres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Komisioner KPU, Idham Holik, dalam keterangannya pada hari Senin, 4 Desember 2023, menekankan bahwa perbedaan pendapat adalah unsur normal dalam dinamika demokrasi.
Idham Holik menegaskan bahwa perdebatan merupakan bagian integral dari proses demokrasi. “Perdebatan dalam demokrasi itu hal yang biasa. Kita tidak perlu menganggapnya sebagai sesuatu yang meruncing,” ujarnya. Lebih lanjut, Idham menggarisbawahi bahwa Demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia mengutamakan pendekatan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan.
KPU RI telah menetapkan lima tema utama untuk debat capres-cawapres Pilpres 2024, yang mencerminkan aspek penting dari visi nasional Indonesia. Tema-tema ini meliputi:
- Hukum, HAM, Pemerintahan, Anti-Korupsi, dan Penguatan Demokrasi pada 12 Desember 2023.
- Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional pada 22 Desember 2023.
- Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, dan Manajemen APBN pada 7 Januari 2024.
- Energi, Lingkungan Hidup, dan Masyarakat Adat pada 21 Januari 2024.
- Teknologi Informasi, Pendidikan, dan Kesehatan pada 4 Februari 2024.
Semua tema ini merujuk pada visi nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Setiap debat akan meliputi enam segmen, mulai dari pembukaan, pembacaan tata tertib, penyampaian visi dan misi, hingga segmen penutup. Format ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai program kerja masing-masing kandidat.
KPU RI berkomitmen untuk memastikan bahwa debat capres-cawapres Pilpres 2024 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi di Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat tentang pilihan mereka dalam Pilpres 2024.
